Regulasi Game Online di Indonesia: Yang Perlu Anda Ketahui

Indonesia memiliki posisi regulasi yang unik terhadap hiburan online. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, hukum perjudian sangat ketat. Namun, pasar hiburan digital terus berkembang dalam berbagai bentuk legal.

Kerangka Hukum

UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

• Melarang semua bentuk perjudian di Indonesia
• Termasuk perjudian online — diblokir melalui Kominfo
• Hukuman: hingga 10 tahun penjara untuk penyelenggara

UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)

• Memberikan otoritas kepada Kominfo untuk memblokir situs perjudian
• Jutaan URL telah diblokir sejak 2017
• ISP wajib mematuhi daftar blokir Kominfo

Apa yang Legal?

Kategori	Status	Contoh
Game Mobile (non-uang)	✅ Legal	Mobile Legends, Free Fire, PUBG Mobile
E-sports	✅ Legal	Turnamen resmi PBESI (Pengurus Besar Esports Indonesia)
Game Kasual Berbayar	✅ Legal	Pembelian in-app, subscription gaming
Lotere	❌ Ilegal	Semua bentuk lotere
Kasino Online	❌ Ilegal	Diblokir oleh Kominfo
Taruhan Olahraga	❌ Ilegal	Termasuk taruhan online

Pemblokiran oleh Kominfo

Kementerian Komunikasi dan Informatika secara aktif memblokir situs perjudian. Pada 2025, Kominfo melaporkan telah memblokir lebih dari 1 juta URL terkait perjudian. Namun, efektivitas pemblokiran terbatas karena penggunaan VPN yang meluas.

Perkembangan Terbaru

• 2024 — Pemerintah membentuk Satgas Anti-Judi Online dengan melibatkan Polri, Kominfo, dan OJK
• 2025 — Bank Indonesia mengeluarkan regulasi untuk memblokir transaksi ke operator judi online melalui sistem pembayaran domestik
• 2026 — Pembahasan RUU baru untuk mengatur game online dan microtransaction

Catatan untuk Konsumen

Meskipun enforcement semakin ketat, jutaan pengguna Indonesia tetap mengakses platform hiburan internasional. Penting untuk:

• Memahami risiko hukum sebelum menggunakan platform manapun
• Tidak pernah menggunakan platform yang meminta akses ke data pribadi berlebihan
• Melaporkan situs mencurigakan ke Kominfo melalui aduankonten.id

Untuk perspektif global, lihat laporan regulasi 20 negara kami.